riiljejak.id  —–»  Massa buruh dari berbagai elemen berkumpul di kawasan patung kuda, jalan Medan Merdeka Barat, Kamis (6/6/2024). Massa aksi mendesak agar pemerintah segera mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tapera dalam waktu 7 hari kedepan.

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan terdapat beberapa alasan yang melatari terkait desakannya terhadap pencabutan tentang Tapera, di antaranya tidak adanya kepastian terhadap peserta Tapera.

"Tidak ada kepastian terhadap perserta Tapera. Termasuk buruh, TNI/Polri, ASN mendapat rumah," kata Iqbal, dilansir dari media Suara.com.

Menurut Iqbal, pemotongan yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak masuk akal. Ia juga menjelaskan terkait upah untuk Tapera dengan upah dibawah nominal layak.

"Ini programnya adalah perumahan dengan rata-rata upah Rp3,5 juta, rata-rata upah ya untuk Indonesia kalau dipotong 3 persen berarti kan 105 ribu," katanya.

"Setahun kali 12, Rp1,26 juta. Kalau sepuluh tahun cuma Rp12,6 juta, katakanlah 20 tahun dipotong iurannya hanya Rp25,2 juta, mana ada rumah harganya Rp12,6 juta sampai Rp25,2 juta," lanjutnya.

Iqbal mengatakan, dengan jumlah nominal potongan tersebut, untuk membayarkan uang DP rumah. Maka dari itu, ia merasa bingung dengan ide pemerintah terkait Tapera.

Katanya, untuk digunakan sebagai uang muka rumah saja tidak mencukupi. Menurut Iqbal, Ide Tapera itu di desain hanya untuk tidak punya rumah, ia juga mempertanyakan uang iuran yang dikumpulkan itu digunakan untuk apa.

Secara tegas Iqbal menolak usulan pemotongan upah buruh sebesar 2,5 persen untuk Tapera, menurutnya selama ini sebelum ada Tapera para buruh sudah dipotong sebanyak 12 persen.

"Buruh sudah dipotong jaminan pensiun 1 persen, jaminan kesehatan 1 persen, PPh 21 pajak, jaminan hari tua 2 persen, sekarang Tapera 2,5 persen total mendekati hampir 12 persen," katanya. (WP)

Editor : Faisal Dj